Anda disini: BerandaKontenInfo PilihanAkhirnya Panitera dan Jurusita Punya Kode Etik

Halaman Utama

Akhirnya Panitera dan Jurusita Punya Kode Etik

Manado (badilag.net) - Panitera dan jurusita pengadilan kini memiliki kode etik yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan beserta sanksinya. Kode etik ini juga mengatur tentang Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.

Pengurus Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI), dalam Rakernas IPASPI yang digelar tadi  malam (28/10/2012), berhasil merampungkan penyusunan kode etik itu.

Ketua Umum IPASPI Anton Suyatno mengatakan, kode etik ini diperlukan agar panitera dan jurusita selaku tenaga fungsional di lembaga peradilan dapat bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi.

“Jangan sampai anggota IPASPI terlibat dalam KKN, narkoba, dan lain-lain. Jagalah terus IPASPI,” tegas Anton.

Kode Etik Panitera dan Jurusita terdiri dari 13 pasal. Pada bagian “Maksud dan Tujuan” disebutkan bahwa kode etik panitera  dan jurusita ini dibuat untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang panitera dan jurusita  yang memberikan pelayanan yang prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membeda-bedakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kode etik ini mengatur tujuh macam sikap panitera dan jurusita, yaitu sikap panitera dan jurusita dalam melaksanakan tugas; sikap panitera dan jurusita dalam persidangan; sikap panitera dan jurusita di luar persidangan; sikap panitera dan jurusita dalam kedinasan; sikap panitera dan jurusita di luar kedinasan; sikap terhadap sesama; dan sikap terhadap bawahan.

Berbagai sikap tersebut terjabarkan cukup detail di Kode Etik. Dalam persidangan, misalnya, panitera dilarang mengaktifkan telepon seluler dan mengantuk apalagi tidur selama persidangan berlangsung.

Dewan Kehormatan

Berdasarkan kode etik ini, panitera dan jurusita yang akan dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari PNS terlebih dahulu diberi hak membela diri dihadapan Majelis Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.

Dewan Kehormatan ini terdiri dari lima orang, yakni satu orang pejabat Direktorat Jenderal, satu orang pejabat Kepaniteraan MA, dua orang pengurus IPASPI pusat dan satu orang pengurus IPASPI daerah.

Ada dua tugas yang diemban Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.  Pertama, mempelajari hasil pemeriksaan yang bersangkutan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dan kedua, mendengar dan memperhatikan pembelaan atas diri Panitera dan Jurusita yang akan dijatuhi hukuman.

Dengan dua tugas itu, Dewan Kehormatan Panitera  dan Jurusita berwenang memanggil panitera dan jurusita untuk didengar keterangannya sehubungan adanya saran tindak lanjut untuk dijatuhi hukuman. Wewenang lainnya ialah memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang berdasarkan hasil sidang Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.

(hermansyah l ridwan anwar)

sumber : www.badilag.net

Bahasa