PELANTIKAN HAKIM TINGGI PTA BANTEN DAN PEMBINAAN BIDANG TEKNIS YUSTISIAL OLEH KETUA KAMAR PERADILAN AGAMA SERTA PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN OLEH DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA KEPADA SELURUH PIMPINAN, HAKIM, PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH PTA BANTEN


Ketua PTA Banten Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum. pada Hari/tanggal Jum’at  tanggal 14 Juni 2019 bertepatan dengan dengan tanggal 10 Syawal 1440 H melantik dan mengambil  sumpah jabatan Hakim Tinggi PTA Banten sebanyak 5 orang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berdasar pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 74/KMA/SK/IV/2019 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama.
Adapun susunan Hakim Tinggi PTA Banten yang dilantik dan disumpah adalah sebagai berikut :
1.    Drs. Chotman Jauhari, M.H.,  jabatan sebelumnya Hakim Tinggi PTA Bandar Lampung
2.    Drs. H. Khaerudin, S.H.,M.Hum., jabatan  sebelumnya Hakim Tinggi PTA Makassar
3.    Drs. H. Masyhudi HS, S.H.,M.H., jabatan sebelumnya Hakim Tinggi PTA Banjarmasin
4.    Drs. H. Muhammad Darin, S.H.,M.Si., jabatan sebelumnya Hakim Tinggi PTA Banjarmasin
5.    Drs. H. Masruri, S.H.,M.H., jabatan sebelumnya Hakim Tinggi PTA Banjarmasin
acara Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Hakim tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua PTA Banjarmasin, Wakil Ketua PTA Banten dan seluruh Hakim Tinggi PTA Banten, Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten dan seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural PTA Banten.

Dalam sambutannya Ketua PTA Banten Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum. menyampaikan pesan kepada Hakim Tinggi yang baru dilantik dan disumpah agar selalu menjaga kode etik dan perilaku jabatan serta integritas dalam melaksanakan tugas sebagai seorang Hakim, dan dapat menghindarkan diri dari tindakan suap atau KKN yang berkaitan dengan perkara  yang ditanganinya sehingga berpotensi terjadinya kasus  OTT oleh KPK.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Pembinaan Teknis Yustisial oleh YM. Ketua Kamar Peradilan Agama Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Dalam pembinaannya beliau menyampaikan beberapa hal antara lain, Pertama, semua aparat peradilan agama dalam menjalankan tugas harus menjaga integritas, kebersamaan dan kekompakan, Kedua, aparat peradilan dalam menjalankan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara harus independent, ketiga, kepada seluruh Hakim dalam memberikan keadilan harus berdasarkan hukum, karena tidak ada keadilan tanpa hukum. Keempat, setiap putusan hakim harus dilandasi dengan keadilan dan kearifan.

Kegiatan berlanjut dengan acara Peresmian Videotron dan Pembinaan Administrasi Peradilan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Aco Nur, M.H. yang  ditandai dengan pengguntingan pita secara simbolik. Dalam sambutan peresmian Videotron tersebut Dirjen Badan Peradilan Agama  menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua PTA Banten yang telah memiliki sarana Videotron yang merupakan wujud pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendukung bagi Pimpinan PTA Banten dalam melakukan tugas monitoring dan evaluasi kinerja serta pembinaan kepada Pengadilan Agama sewilayah PTA Banten dan Dirjen menyebut bahwa PTA Banten saat ini satker tingkat banding satu-satunya di Indonesia yang memeiliki sarana videotron. Dirjen Badilag menyampaikan bahwa sarana videotron dapat digunakan live streaming (siaran langsung) pada setiap event kegiatan yang diselenggarakan PTA Banten, teleconference dengan satker di daerah secara visual jarak jauh, sehingga kegiatan pembinaan dan pengawasan  dapat lebih efektif dan efisien. Dirjen berharap PTA Banten dapat menjadi contoh bagi PTA-PTA yang lain dalam hal inovasi Teknologi Informasi. Dalam kesempatan yang sama yang dilakukan secara live melalui youtube dilakukan uji coba teleconference dengan seluruh satker wilayah PTA Banten.

Dalam kegiatan Pembinaan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.  Dr. Drs. H. Aco Nur, M.H. menyampaikan paparan materi, pertama, menampilkan kinerja pengadilan agama sewilayah PTA Banten dalam penyelesaian perkara melalui aplikasi SIPP. Dalam  tampilan tersebut terdapat 4 satker pada batas aman kinerjanya dalam penyelesaian perkara atau sudah di atas 70 %, hal tersebut dibuktikan dengan warna hijau.  Sementara itu terdapat  2  satker yang masih berwarna kuning atau masih di bawah 70 %. Khusus kinerja penyelesaian perkara Dr. Drs. H. Aco Nur, M.H. berpesan dan mewanti-wanti kepada Ketua PA  yang masih rendah kinerjanya dalam penyelaian perkara atau  masih berwarna kuning, dalam waktu 1 minggu harus sudah berubah menjadi hijau., dan  Kalau tidak ada peningkatan kinerjanya maka Dirjen akan mengevaluasi jabatan yang bersangkutan. Dirjen juga menyampaikan sebagai Ketua/pimpinan harus bisa memetakan, menganalisa dan mencarikan solusi permasalahan organisasi.  Terhadap satker yang sudah berwarna hijau agar terus miningkatkan kinerjanya dalam penyelesaian perkara hingga mencapai 100 %.  Dirjen menjajikan terhadap satker yang menduduki rangking 5 besar dalam peringkat nasional dalam penyelesaian perkara maka Ketua PA tersebut dapat meminta langsung kepada Dirjen terkait penempatan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam paparan materi kedua Dirjen menampilkan tabel monitoring implementasi E-court pada pengadilan agama se wilayah PTA Banten. Dalam paparan tersebut terdapat 4 satker yang sudah mengimplementasikan penggunaan E-court dalam proses persidangan, sementara itu 2 satker yang lain belum menerima perkara melalui E-court. Dirjen berpesan kepada 2 satker yang masih nol atau  belum menerima perkara melalui E-court dalam waktu 1 minggu harus sudah pecah telor. Karena E-court sudah menjadi kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI sehingga harus direspon dan diimplementasikan dengan cepat. Karena tujuan penggunaan E-court adalah untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam setiap proses persidangan, disamping itu untuk menghindari kontak langsung antara para pihak dengan aparat pengadilan.  

Dalam paparan berikutnya Dirjen Badilag menampilkan tabel monitoring tentang kinerja  Pengelolaan Website pada pengadilan agama se wilayah PTA Banten. Dirjen menyampaikan secara umum bahwa pengelolaan website pengadilan agama se wilayah PTA Banten sudah bagus karena konten sudah di atas  70 % hanya terdapat 1 satker yang masih di bawah 70 %. Dirjen berpesan bahwa website adalah merupakan wujud implementasi Keterbukaan Informasi Kepada Publik sebagaimana  tertuang dalam KMA Nomor 1-144/KMA/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi  Pengadilan. Oleh sebab itu konten website pengadilan harus lengkap, valid dan informasi harus selalu up to date.  
Dirjen Badilag menyampaikan bahwa ketiga bidang capaian kinerja pengadilan tersebut  di atas menjadi unsur penilaian dalam sistem promosi dan mutasi bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama sebagaimana tertuang dalam kebijakan Dirjen Badilag Nomor 121/DjA/Kp.02.1/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Sistem Penilaian Mutasi dan Promosi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama.
Dirjen Badilag berpesan kepada Pimpinan PTA Banten dan khususnya kepada Hakim Tinggi Pengawas Daerah agar lebih intensif melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengadllan agama yang menjadi binaannya agar kinerjanya lebih meningkat khususnya dalam penanganan perkara. Dirjen  Badilag berharap dan menginginkan agar peradilan agama menjadi nomor satu (1) dalam kinerja. Terakhir Dirjen Badilag agar pimpinan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama harus cepat dalam merespon setiap kebijakan Dirjen. Karena kebijakan Dirjen adalah merupakan implementasi kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung.  Acara  tersebut diakhiri dengan forum Tanya jawab antara Dirjen Badilag dengan seluruh peserta pembinaan yang hadir.