RAPAT PEMBINAAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPADA SELURUH JAJARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H.,M.Hum.
melakukan rapat pembinaan kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari
Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 di Ruang Sidang Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten.
Acara pembinaan tersebut dihadiri seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Banten yang
terdiri dari Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional dan Struktural, serta seluruh
Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten.
Dalam materi pembinaannya Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H.,M.Hum. menyampaikan
hal-hal sebagai berikut :
1. Pimpinan Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawasan saat ini
mengindikasikan beberapa aparat pengadilan telah menyalahgunakan dalam
penggunaan media sosial, dengan ikut terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut
merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan sumpah jabatan sebagai Aparatur
Sipil Negara yang seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu
kelompok. Untuk menyikapi fenomena tersebut Badan Pengawasan akan
melakukan pemeriksaan terhadap aparat pengadilan yang terindikasi terlibat dalam
politik praktis melalui media sosial. Apabila dalam pemeriksaan tersebut terbukti
maka terhadap aparat pengadilan tersebut akan direkomendasikan penjatuhan
hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Badan
Pengawasan juga menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Tingkat Pertama untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahan
dalam bermedia sosial jika terjadi pembiaran terhadap aparat pengadilan yang
menyalah gunakan media social untuk kepentingan politik praktis, sementara Ketua
Pengadilan sebagai Pimpinan tidak melakukan pembinaan dan pengawasan maka
Pimpinan Pengadilan tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan dan jika terbukti
melakukan pembiaran maka terhadap Pimpinan Pengadilan tersebut
direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin. Oleh sebab itu Dr. H.
Muhammad Shaleh, S.H.,M.Hum. berpesan kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi

Agama Banten agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan tidak ikut terlibat dalam politik
praktis karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan sumpah jabatan
dalam kapasitas sebagai Aparatur Sipil Negara.

2. Beliau juga memerintahkan kepada Hakim Tinggi Pengawas Bidang untuk segera
melaksanakan pemeriksaan dan audit di bidang asset dan keuangan di lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Banten paling lambat akhir Oktober kegiatan pemeriksaan dan audit tersebut
sudah selesain dilaksanakan. Pemeriksaan dan audit tersebut bertujuan untuk mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi kepada publik dalam penggunaan asset dan keuangan baik
yang bersumber dari APBN maupun non APBN.

3. Terakhir beliau mendorong agar kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBS) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) segera
diselesaikan dan segera dilakukan penilaian dan audit oleh Tim Penilai Internal (TPI) PTA
Banten, agar setelah dilakukan penilaian dan audit dapat segera dipenuhi dan dilengkapi
terhadap temuan-temuan Tim penilai Internal tersebut selanjutnya setelah dokumen
persyaratan ZI terpenuhi segera diusulkan kepada Tim Penilai Internal Mahkamah Agung RI
untuk dilakukan penilaian sebelum diusulkan ke Kemenpan RB.