Pada hari Jum’at, tanggal, 5 Oktober 2018 bertempat di Ruang Sidang Pimpinan  Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Drs. H. Sukiman BP, S.H.M.H. melaksanakan Sosialisasi hasil Rapat Koordinasi Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan  Seluruh Peradilan Tingkat Banding yang berkaitan tentang Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan dan dilanjutkan dengan agenda rapat koordinasi dengan seluruh Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional/Struktural PTA Banten dan Ketua Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten, untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan Diskusi Hukum dan strategi mempertahankan predikat A (excellent) yang telah diraih PTA Banten dan Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten.

    Dalam penyampaian sosialisasi hasil rapat koordinasi tentang Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Drs. H. Sukiman BP, S.H.M.H. menyampaikan beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

  1. Rendahnya tingkat kepatuhan para wajib lapor di empat lingkungan peradilan dalam hal penyampaian LHKPN. Hal tersebut diketahui dari laporan KPK bahwa dari seluruh jumlah  Wajib Lapor di 4 lingkungan peradilan baru 40 % yang menyampaikan LHKPN kepada KPK;
  2. Masih ditemukannya kasus-kasus pungli di lingkungan peradilan;
  3. Masih ditemukannya kasus-kasus pelanggaran disiplin kerja para aparatur peradilan;
  4. Belum dipahaminya mekanisme penanganan pengaduan secara utuh oleh beberapa peradilan tingkat banding.

    Berkenaan dengan permasalahan tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Drs. H. Sukiman BP, S.H.M.H.memberikan arahan sebagai berikut Pertama, agar seluruh Hakim, Pejabat Fungsional/Struktural di PTA Banten dan Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten  yang berstatus Wajib Lapor tapi belum menyampaikan LHKPN agar selambat-lambatnya bulan Oktober 2018 sudah menyampaikan LHKPN ke KPK. Kedua, agar  seluruh Hakim mematuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Disiplin Kerja Hakim dan bagi Pegawai mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil, Ketiga, agar seluruh Aparatur pengadilan di seluruh wilayah PTA Banten menghindari praktek pungli dan selalu menjaga kode etik dan perilaku dalam menjalankan tugas jabatannya dan Keempat, agar dalam penanganan pengaduan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016.