Pada hari Jum’at, tanggal 15 Februari 2019 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Agama Banten dilaksanakan kegiatan Pencanangan Pembangunan
Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Banten.
Bertindak sebagai saksi pada acara tersebut adalah :
1. Gubernur Provinsi Banten dalam hal ini diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten,
2. Ketua Pengadilan Tinggi Banten,
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dan
4. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten.

Acara tersebut juga dihadiri beberapa unsur pimipinan Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah Provinsi Banten antara lain :
1. Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten,
2. Perwakilan Komandan Resort Militer 064 Maulana Yusuf,
3. Perwakilan Komandan Pangkalan TNI AL Banten,
4. Perwakilan Komandan Group 1 Koppasus,
5. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Gorda.

Disamping itu juga dihadiri Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Banten, seluruh Hakim Tinggi, Pejabat Struktural/Fungsional dan Staf Pengadilan Tinggi Agama Banten serta Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se wilayah Banten.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H.,M.Hum.
Dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal antara lain :
Pertama, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam acara
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Banten.
Kedua, beliau menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan Pencanangan
Pembangunan Zona Integritas ini adalah dilatarbelakangi oleh adanya rasa keprihatinan Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H. terhadap kasus-kasus OTT oleh KPK yang menimpa beberapa oknum aparat pengadilan yang masih terjadi saat ini. Sehingga untuk mencegah dan mengeliminir terjadinya tindakan suap
terhadap aparat pengadilan dalam penanganan perkara YM. Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H. melalui Direktur Jenderal pada 4 (empat) lingkungan peradilan memerintahkan seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan Pencanganan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Ketiga, beliau menyampaikan kepada seluruh hadirin untuk mencegah tindakan suap dalam penanganan perkara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten telah membuat kebijakan berupa instruksi kepada seluruh aparat pengadilan agama di wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Banten untuk tidak menerima tamu pihak berperkara yang dituangkan dalam surat edaran Nomor W27-A/295/HK.00.8/II/2019 tanggal 14 Februari 2019.
Keempat, untuk menjaga kemandirian dalam penanganan perkara serta menjaga martabat dan wibawa lembaga peradilan beliau mengingatkan dan mewanti-wanti kepada seluruh aparatur Pengadilan Tinggi agama Banten dan Pengadilan Agama se wilayah Banten untuk menghindari 4 (empat) perbuatan atau tindakan antara lain
sebagai berikut :
1. Menerima tamu pihak berperkara di kantor atau di rumah,
2. Mengonsumsi atau menjadi pengedar Narkoba,
3. Selingkuh dan
4. Korupsi.

Apabila di kemudian hari terdapat laporan/pengaduan terhadap aparatur Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Agama se wilayah Banten yang melakukan salah satu perbuatan tersebut dan terbukti, maka beliau akan memberikan sanksi yang seberat-beratnya dan merekomendasikan untuk diberhentikan dari PNS.
Setelah sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, acara dilanjutkan dengan penanda tanganan Piagam Zona Integritas Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, dan dilanjutkan oleh para Saksi yang terdiri dari:
1. Gubernur Provinsi Banten dalam hal ini diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten,
2. Ketua Pengadilan Tinggi Banten,
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dan
4. Kepala Kepolisian Daerah Provinsin Banten, sebagai simbol dimulainya Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Agama Banten.
   
Gubernur Provinsi Banten dalam sambutannya yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten menyampaikan,
Pertama, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dan seluruh jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Banten.
Penyelenggaraan kegiatan tersebut menurut Gubernur, bahwa Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Banten telah terbukti berkomitmen dalam pelaksanakan reformasi birokrasi untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan hasil akhir
yang diharapkan terwujudnya peningkatan pelayanan publik.
Kedua, beliau berharap semoga kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi Agama Banten ini dapat menjadi motivasi dan insipirasi bagi Satuan Kerja di wilayah Provinsi Banten khususnya bagi satuan kerja yang belum melaksanakan kegiatan serupa, untuk segara melaksanakannya.
Karena program pencanganan pembangunan zona integritas sudah menjadi program prioritas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan Birokrasi yang Bebas dari Korupsi, serta Birokrasi yang Bersih dan Melayani.

  1. Gambar  Lihat
  2. Gambar  Lihat