Anda disini: BerandaTugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

    • Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah (Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006)

 

  • Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama.

Penjelasan pasal-pasal tentang Tupoksi Peradilan Agama :

    1. Yang dimaksud dengan” antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agam sesuai dengan ketentuan Pasal ini.
    2. Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain :
      a. Izin beristri lebih dari seorang (izin poligami);
      b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
      c. Dispensasi kawin ;
      d. Pencegahan perkawinan;
      e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
      f. Pembatalan perkawinan;
      g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
      h. Perceraian karena talak (Cerai Talak );
      i. Gugatan perceraian (Cerai Gugat);
      j. Penyelesaian harta bersama;
      k. Penguasaan anak-anak (Hadlanah);
      l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
      m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bekas istri;
      n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
      o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
      p. Pencabutan kekuasaan wali;
      q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut ;
      r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya;
      s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di sabah kekuasaannya;
      t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
      u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
      v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

 

    1. Yang dimaksud dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris (huruf b).
    2. Yang dimaksud dengan “Wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia (huruf c).
    3. Yang dimaksud dengan “ Hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki (huruf d).
    4. Yang dimaksud dengan “Wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah (huruf e).
    5. Yang dimaksud dengan “Zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (huruf f).
    6. Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT (huruf g).
    7. Yang dimaksud dengan “Shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata (huruf h).
    8. Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :

      a. Bank syari’ah; b. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
      c. Asuransi syari’ah;
      d. Reasuransi syari’ah;
      e. Reksadana syari’ah; f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
      g. Sekuritas syari’ah;
      h. Pembiayaan syari’ah;
      i. Pegadaian syari’ah;
      j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
      k. Bisnis syari’ah;

    9. Selain hal-hal tersebut di atas yang menjadi kewenangan peradilan agama, termasuk pula sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam (Pasal 50 ayat (2).
      • Apabila subyek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain bukan yang menjadi subyek yang berperkara di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan umum.
      • Penangguhan dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap obyek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama.
      • Dalam hal obyek sengketa lebih dari satu obyek dan yang tidak terkait dengan obyek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap obyek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

 

  1. 12) Pengadilan agama menetapkan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun hijriyyah (Pasal 52A).
  2. 13) Pengadilan dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat (Pasal 52A).